Hadapi El Nino, Zulhas Ungkap Solusi Stabilisasi Harga Beras

Banggai –

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan upaya pemerintah mengatasi kenaikan harga beras. Zulhas mengatakan Indonesia menghadapi keterlambatan panen akibat perubahan iklim akibat El Nino.

“Memang kita telat panen, perubahan cuaca, perubahan iklim El Nino, yang tahun lalu biasanya turun hujan di bulan September, baru sekarang tidak turun hujan. Jadi kita balik, tanam kembali, panen akan datang. ayo kembali,” kata Zulhas, Selasa (13/2/2024).

Zulhas saat berkunjung ke Pasar Simpong di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mengatakan panen besar diperkirakan terjadi pada Maret-Mei. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya pasokan beras di Indonesia, namun ia mencatat permasalahan tersebut sudah ada solusinya.

“Yah, otomatis kita defisit, tapi jangan khawatir, pemerintah banyak yang impor. Dulu impor merugikan petani, tapi sekarang tidak,” ujarnya.

Menurut Zulhas, penyebabnya adalah harga gabah dan beras di petani kita saat ini cukup tinggi.

“Lebih dari Rp 11 ribu. Sementara harga gabah sudah lebih dari Rp 7 ribu. Petani tidak akan dirugikan dengan perubahan tersebut.

Sebagai alternatif beras premium yang saat ini harganya sedang naik, Zulhas mengatakan masyarakat yang kesulitan bisa membeli beras SPHP dari BULOG. Harga beras ini lebih murah, namun juga berkualitas.

“Nah, harga beras sekarang sedang naik, kita sekarang bantu masuk secara masif ke pasar perempuan yang namanya SPHP, beras BULOG,” ujarnya.

Selain itu, Zulhas mengungkapkan, agar pedagang bersedia menjual beras SPHP, maka ditambahkan subsidi Rp 200-500 per kilogram pada beras SPHP untuk kepentingan pedagang.

Presiden kemarin memutuskan subsidi beras SPHP bukan Rp 200, (tapi) Rp 500. Jadi kalau pedagang di pasar menjual beras Bulog-SPHP, sekarang untung Rp 500 per kilogram, kemarin hanya Rp 200, ” dia berkata.

Selain itu, pemerintah mengenakan biaya penimbangan dan pengepakan beras sebesar Rp 210 per kilogram. Jika pedagang harus menimbang sendiri jumlah beras yang diinginkan, karena untuk mengemas beras per 5 kg memerlukan waktu.

Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keuntungan pedagang sehingga pedagang tidak mengalami kerugian. Kemudian kuota pasar beras SPHP akan ditingkatkan dari 150 ribu-200 ribu ton menjadi 250 ribu ton per bulan. (jendela/atau)

Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Mahavision, Jakarta – Calon presiden atau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan tunjangan sosial atau pembayaran kesejahteraan tidak boleh dilakukan secara rutin. Artinya, bantuan diberikan setiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Begitulah kata calon Koalisi Perubahan itu saat menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranovo pada debat capres lalu.

“Karena harus diberikan sesuai kebutuhan penerimanya.” Jika penerima membutuhkannya sekarang. Jika diperlukan tiga bulan lagi, (berikan) tiga bulan lagi. “Bantuan sosial digunakan sebagai kebutuhan,” kata Anies di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu malam, 4 Februari 2024.

Saat debat calon presiden, Ganjar Pranovo bertanya kepada Anies soal pengelolaan bansos agar tidak saling keluh kesah, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Bansos belakangan menjadi perhatian publik karena pemerintah diduga melakukan politisasi yang berpihak pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi ini menjadi harapan yang bisa diterima masyarakat,” kata Ganjar bertanya kepada Anis.

Dugaan politisasi manfaat sosial

Pemberian bantuan sosial sesuai kebutuhan tersebut, menurut Anies, merupakan pemberian bantuan sosial tanpa pamrih. Ungkapan tersebut mungkin merupakan sindiran terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menyalurkan dana bantuan sosial secara langsung saat musim kampanye. Pemberian tunjangan sosial ditengarai merupakan bentuk politisasi program pemerintah.

Selain itu, dua menteri pemerintahan Jokowi, yang juga merupakan pimpinan tertinggi partai pro-Prabovo-Gibran, telah menyampaikan pengumuman kesejahteraan sosial kepada Jokowi. Keduanya adalah Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hassan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Keuangan Airlanga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar (Gokkar).

Zulhas mengatakan saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2023, bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan hadiah dari Presiden Jokowi. Sementara itu, Zulhas juga mengusung PAN sebagai partai pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Film pidato yang disiarkan oleh aparat televisi nasional juga disebarkan di jejaring sosial.

“Siapa yang akan memberi kesejahteraan dengan BLT? Yang suka Jokowi, angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” ujar Zulhas.

Sementara itu, Airlanga meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan terima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok pada Minggu, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bantuan. Bantuan sosial berupa beras 10 kilo untuk masyarakat NTB.

Awalnya, Airlangga menanyakan kepada masyarakat apakah mereka setuju untuk melanjutkan program BLT. Respon positif pun diberikan oleh masyarakat. Airlanga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Pihaknya kemudian mengikuti instruksi Menko Keuangan. Mereka kompak mengucapkan terima kasih kepada Jokov atas bantuan sosial yang diberikan.

“Terima kasih Nyonya, Tuan Presiden?” Terima kasih? Jadi silakan bicara, terima kasih Pak Jokowi. Silakan tuliskan. Bolehkah saya memilikinya?” kata Airlanga.

Jokowi kerap kena bansos di masa kampanye Pilpres 2024. Ada dua program bansos yang dijalankan Jokowi saat ini, yakni Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan Presiden saat melakukan kunjungan resmi ke daerah. Antara lain saat berkunjung ke Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 27 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, ia juga menerbitkan BLT El Nino.

Beberapa pekan sebelumnya, tepatnya pada 13 Desember 2023, Jokowi juga membagikan BLT kepada sejumlah petani senilai masing-masing Rp1,2 juta dan paket sembako di Kecamatan Keses, Pekalongan, Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Desember 2023 juga, saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau beberapa proyek, Jokowi mendistribusikan beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo.

Arus keluar manfaat sosial selama masa kampanye

Ada dua jenis bantuan sosial dari pemerintah yang bertepatan dengan musim promosi, yaitu BLT El Nino pada bulan November dan Desember. Bantuan tunai langsung ini diberikan sebesar 400.000 rubel untuk setiap anggota keluarga. Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk program BLT El Nino.

Belakangan ini, pemerintah kembali memberikan bantuan sosial baru berupa BLT Pengurangan Resiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya dirilis akhir tahun lalu. Namun anggarannya lebih besar. Menteri Keuangan Shri Muliani Indrawati mengumumkan dana yang akan dialokasikan pemerintah mencapai Rp 11,25 triliun. 200 ribu rubel dibagikan kepada keluarga penerima manfaat.

“Dalam 3 bulan Rp 11,25 triliun,” kata Sri Mulian usai konferensi pers hasil rapat tingkat tinggi Kelompok Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Bantuan Sosial BLT Mitigasi Risiko Pangan dituding sengaja dilaksanakan menjelang pemilu presiden.

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian menyikapi bantuan sosial atau BLT pengurangan risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan pada Januari hingga Maret 2024 yang akan disalurkan pemerintah. Menurutnya, bakti sosial sengaja dilakukan pada Februari lalu. Angga juga mengingatkan kita untuk tidak memaksakan kepentingan sosial ke dalam agenda politik.

“Bantuan sosial merupakan hak umum yang dialihkan kepada negara dan dikeluarkan oleh APBN. Makanya kita harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan agenda politik, ujarnya saat ditemui di Tebti, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.

Menurut Angga, tunjangan sosial yang diberikan menjelang pemilu patut dicurigai memiliki kepentingan politik. Selain itu, menurut Angga, baru-baru ini Jokowi mengatakan Presiden bisa mendukungnya. Angga meminta Presiden memperjelas sikapnya. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa program bansos tersebut untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan mendukung pasangan calon.

Ia menilai pembagian bansos yang diusulkan pada Februari lalu merupakan bentuk kepanikan Jokowi terhadap calon yang didukungnya. Pemberian tunjangan kesejahteraan oleh Jokowi dituding sebagai cara untuk mendongkrak perolehan suara. Menurut dia, jika Jokowi yakin pasangan calon yang didukungnya akan menang, tentu kepala negara tidak perlu menggunakan tunjangan sosial sebagai alat politik.

“Jika dia yakin pasangan calon yang didukungnya akan menang, sepertinya tidak perlu membagikan tunjangan sosial.” Jadi sepertinya dia tidak yakin kalau cawapresnya tidak akan menang, ujarnya.

Jokowi menolak politisasi tunjangan sosial

Presiden Jokowi menolak politisasi tunjangan sosial yang bisa menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan, anggaran pemberian bansos kepada masyarakat juga sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan sekadar keputusan eksekutif. Kepala Negara menegaskan, BLT pangan direncanakan untuk mengurangi risiko pangan pada periode Januari hingga Maret mulai September 2023.

“Oh, itu sudah lama sekali, bukan? “Sejak September,” kata Jokowi dalam pertemuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan pikirkan keputusan kita, itu seperti mekanisme negara (melalui DPR).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | TIKA AYU | Michelle Gabriela MOMOLE | DANIEL A.FAJRI | Koran Tempo MAJALAH Tempo

Pilihan Redaksi: 5 Poin Manfaat Sosial yang Dibahas Ganjar dan Anies Saat Debat Capres

Menanggapi kritik mahasiswa UGM, Ari Dwipayama mengatakan dirinya dan Pratikno tetap berkomitmen memperkuat demokrasi. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan memilih besok. Di daerah mana keduanya akan memilih? Baca selengkapnya

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi terbuka untuk bertemu dengan UM demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Baca selengkapnya

Sejumlah media internasional fokus pada demonstrasi mahasiswa yang memprotes campur tangan pemerintahan Jokowi pada pemilu 2024, termasuk aksi Gejayan Memanggil. secara terperinci

Kepala Bapanas Arief Prasetio Adi mengatakan, para petani sangat senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Baca selengkapnya

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali menyerukan pengunduran diri Sri Muliani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan agar presiden dimakzulkan. Mengapa Baca lebih lanjut

Tekanan terhadap Presiden Jokowi untuk melarang anak perempuan mencalonkan diri pada pemilu 2024 terus berlanjut. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia, namun pemerintah Indonesia juga turut membantu. Baca selengkapnya

Dua film dokumenter yang dirilis jelang pemilu 14 Februari 2024 yaitu Dirty Voice dan Young (Never Gone). Baca selengkapnya