Riset Membuktikan Sumber Daya & Kurikulum Paling Berpengaruh pada Penyelarasan di SMK

Mahavision, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperkuat pendidikan vokasi.

Salah satu keuntungan memilih sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah Anda bisa langsung mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studi.

BACA JUGA: MŠŠ Buka Pendaftaran IISMA 2024, Kuota Peserta Bertambah

Oleh karena itu, ketika belajar di lembaga pendidikan profesi, penekanannya adalah pada praktik dan penguatan budaya kerja.

Namun berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran SMK pada tahun 2022 masih tergolong tinggi yaitu sebesar 9,42 persen.

BACA JUGA: SMK Gratis Harus Menjamin Kualitas Lulusan Sesuai Kebutuhan Sektoral

Dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, pengangguran terbuka pada jenjang lembaga pendidikan menengah kejuruan mengalami penurunan paling besar yaitu sebesar 4,13 persen.

Hal ini merupakan hasil dari adanya berbagai program dan kebijakan penguatan pendidikan vokasi yang dilaksanakan pemerintah, terutama untuk menyesuaikan proses pembelajaran di lembaga pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

BACA JUGA: Kementerian Perhubungan terus optimalkan pelatihan profesi BPSDMP

Koordinasi kemudian menjadi bagian penting dalam mewujudkan pentingnya pendidikan profesional.

Peneliti yang juga Ketua Pokja “Pemerataan Pendidikan Vokasi” Direktorat Kemitraan dan Penyetaraan DUDI Kemendikbud, Sulstyo Mukti Kahyono, dua faktor yang paling berdampak terhadap regulasi, khususnya di bidang regulasi. sektor kejuruan; sekolah adalah sumber daya sekaligus kurikulum dan pengajaran.

Ia menjelaskan, hal itu terungkap dari hasil surveinya yang melibatkan 705 responden dari berbagai lapisan pemangku kepentingan.

Dimulai dengan 250 responden industri, 155 responden pemerintah, dan 175 responden masyarakat.

Populasi penelitian meliputi pemangku kepentingan dari sekolah kejuruan di seluruh provinsi Indonesia.

Sedangkan sampel penelitiannya adalah pihak industri mitra SMK, pemerintah yang diwakili oleh dinas pendidikan daerah, dan masyarakat yang diwakili oleh dewan sekolah.

Sulstø menjelaskan, kontribusi industri, masyarakat, dan pemerintah terhadap pembiayaan operasional merupakan indikator dominan dari faktor sumber daya.

Sedangkan keterlibatan industri, masyarakat dan pemerintah dalam mengkoordinasikan materi pembelajaran menjadi indikator dominan kurikulum dan faktor pembelajaran.

“Penelitian ini menemukan model penyelarasan pendidikan vokasi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan lulusan yang lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Sulistyo yang baru saja meraih gelar doktor bidang pendidikan di Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Pendidikan, studi di Universitas Negeri Yogyakarta. program di sekolah. .

Ia mencatat bahwa bentuk keterlibatan pemangku kepentingan yang dominan mencakup koordinasi termasuk pengembangan kurikulum, kehadiran guru tamu, praktik guru, pelatihan guru, dukungan sarana dan prasarana, praktik kerja industri, penilaian kompetensi, pendidikan dan pelatihan, keterlibatan masyarakat, budaya kerja: pelatihan, pendanaan dana BOŠ dan kerjasama;

“Kedepannya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berkembang bahkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan di tingkat kementerian, khususnya untuk koordinasi,” jelasnya.

Sulistio menambahkan, upaya telah dilakukan untuk melaksanakan penyelarasan perolehan skill set yang menjadi standar dunia kerja.

Program ini dilaksanakan antara lain dengan menyusun profil lulusan vokasi berbasis pekerjaan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja.

“Direktorat Kemitraan dan Koordinasi DUDI juga melakukan tracking lulusan terhadap lulusan satuan pendidikan profesi tingkat nasional,” tutupnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL SELENGKAPNYA… Anies prihatin dengan minimnya pendidikan vokasi di Morovali

Selain Beras, BPS Wanti-wanti Harga Cabai-Telur Ayam Naik

Jakarta –

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan selain beras, masih banyak bahan pangan lain yang diperkirakan meningkat pada Februari 2024. Makanan tersebut adalah cabai merah, gula susu, telur ayam, dan minyak goreng.

Manajer Harga Windhiarso Putranto mengatakan, harga rata-rata cabai merah nasional mencapai Rp54.039 per kilogram (kg) pada minggu kedua Februari. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah juga meningkat.

“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah hingga minggu kedua dibandingkan Januari sebanyak 203 kabupaten/kota,” ujarnya, Selasa, dalam rapat koordinasi inflasi Kementerian Dalam Negeri yang disiarkan di YouTube (02/ 11/2024).

Harga minyak goreng baru diumumkan naik pada Februari 2024, meski jumlah kabupaten/kota yang terdampak kenaikan harga mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, harga minyak goreng sebesar Rp 17.655 per liter pada minggu kedua Februari 2024.

“Jumlah harga minyak goreng kabupaten dan kota mengalami sedikit penurunan dari 204 K/L menjadi 193 K/L dengan rata-rata nasional sebesar Rp 17.655. Inflasi sedikit meningkat dibandingkan Januari 2024 atau 0,49% pada grafik nasional. “Jika rata-rata masih tinggi yaitu 52% berarti harga berada pada level yang sama dengan rata-rata nasional,” jelasnya.

Kemudian BPS juga mengumumkan kenaikan harga telur ayam murni pada Februari 2024. Berdasarkan catatan BPS, harga telur ayam ras murni nasional sebesar Rp 29.862 per kg, lebih tinggi dibandingkan harga pada minggu kedua Januari yang sebesar Rp 29.537 per kg.

BPS juga memperkirakan produk ayam murni akan menjadi penyumbang kenaikan harga pada Februari 2024.

“Untuk daerah yang di bawah rata-rata nasional, harganya 211 K/L di bawah rata-rata nasional. Pada minggu kedua Februari ini kenaikan harga masih terus terjadi, sehingga produk ayam ras diperkirakan akan meningkat pada Februari kali ini,” jelasnya. .

Selain itu, inflasi juga diperkirakan terjadi pada beras pada bulan Februari 2024. BPS mencatat tingkat inflasi hingga minggu kedua Februari sebesar 1,65%.

“Beras kita lihat sampai minggu kedua, padahal kabupaten/kota mengalami penurunan (terlihat peningkatan beras) dari 179 menjadi 161 kabupaten/kota pada minggu kedua ini. Namun dengan harga rata-rata (minggu kedua) sebesar Rp 14.166 per kg, maka dibandingkan rata-rata Januari, beras akan ikut naik sebesar 1,65% hingga minggu kedua Februari, ujarnya.

Terakhir, gula pasir mengalami kenaikan harga pada Februari 2024 dengan harga rata-rata nasional sebesar Rp 17.656 per kg. Pada minggu kedua Februari, kontribusi inflasi sebesar 0,96% dibandingkan rata-rata harga pada bulan Januari.

“Di pulau ini harga nasionalnya tetap sama, gula pasir 232 K/L, sama dengan harga rata-rata nasional,” tutupnya. (ada/rd)