Dirty Vote Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024, Begini Uraiannya

Mahavision, Jakarta – Pemberian bantuan sosial atau Bansos menjelang pemilu atau pemilu 2024 menjadi topik yang dibahas dalam film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Laksono ini dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 melalui kanal YouTube Dirty Vote.

Film ini menampilkan tiga pakar konstitusi: Bavitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menyajikan beberapa data laporan dan menjelaskan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang sedang terjadi.

Guru Besar Konstitusi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, sempat memberikan tekanan kepada kepala desa agar mendukung sejumlah calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Zainal juga mengatakan masih ada ruang perjuangan untuk pemilu.

Dalam video tersebut, ia menjelaskan kekuasaan beberapa kepala desa yang bisa disalahgunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Mulai dari data pemilu, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan keuangan pribadi atau BLT, serta kewenangan penyaluran bansos.

Kasus tidak terbayarnya dana desa akan diubah dengan imbalan dukungan politik, kata Zainal.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STH) Jentera Profesor Bavitri Susanti mengkritik pemerintah yang memberikan bantuan pemilu. Dia menjelaskan, setiap pemilu, alokasi dana bantuan semakin meningkat. Pada pemilu 2014, 2019 atau 2024.

Saat ini, penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah pusat lebih besar dan cepat dibandingkan sebelum pemilu. Pada tahun 2013, menjelang pemilu 2014, pemerintah memberikan bantuan sosial. Salah satunya adalah BLSM empat bulan Juni-September 2013 sebesar Rp50.000 per rumah tangga per bulan dengan alokasi APBN sebesar Rp9,3 triliun. Ada bantuan sosial dari dunia usaha atau organisasi pada tahun ini yang nilainya lebih dari Rp 69 triliun.

Kemudian pada pemilu 2019, bansos kembali diberikan nilai yang lebih tinggi. Mulai dari berbagai program bantuan sosial pada Januari 2018 yang memberikan Rp5,3 triliun hingga PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) sepanjang tahun hingga Rp77,3 triliun.

Kontribusi program bansos terus berlanjut pada tahun 2019 dengan harga yang tinggi. Misalnya, berbagai program bantuan sosial pada bulan Januari mencapai Rp 15,1 triliun. Lalu ada bantuan lingkungan hidup PKH dan BPNT yang disalurkan setiap tahunnya mencapai Rp 97,06 triliun.

Sebelum pemilu 2024, bansos akan disalurkan kembali. Kali ini lebih kuat sekaligus kaya jumbo. Nilai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 meningkat.

Itulah berbagai bansos yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2023 hingga pemilu 2024. Donasinya sebagai berikut: Bantuan Beras bulan Maret s/d Mei 2023: Rp 7,9 triliun Hibah beras bulan September s/d November 2023: Bantuan Sosial Beras Rp 8 triliun bulan Desember 2023: PKH Rp 2,7 triliun dan Kartu Sembako sekitar tahun 2023: PIP Rp 81,2 triliun, KIP, bantuan pekerja dan bantuan sosial lainnya tahun 2023: PKH Rp 82,3 triliun dan BPNT tahun 2023: dana Rp 123 tahun 2023. : Rp 185,9 triliun.

Tak berhenti sampai disitu, pada Januari 2024 saja, pemerintah daerah mengalokasikan dana bansos sebesar Rp78,06 triliun. Bansos terbagi dalam berbagai jenis dan kategori, mulai dari PKH, bantuan beras PIP BNPT hingga BLT El Nino, atau yang kini disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Dari data tersebut terlihat bahwa pemberian bantuan sosial menjelang pemilu meningkat secara signifikan oleh pemerintah pusat. Padahal, pada tahun 2023, akan ada lebih dari tujuh jenis bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Beatrice menyebut kebijakan bansos menjelang pemilu merupakan kebijakan celengan. “Kenapa bansos dijadikan alat politik? Dalam ilmu politik ada konsep yang disebut politik tangki babi,” kata film arahan Dandy Laksono itu sebagai alat politik?

Bivitri menjelaskan bahwa kebijakan larangan babi adalah istilah yang muncul pada masa Depresi di Amerika Serikat. Kebijakan ini menggunakan dana publik Raja untuk menghidupi dirinya dan perusahaannya.

Dalam konteks politik saat ini, Pak Beverly mengatakan bahwa politik kandang babi adalah salah satu bentuk politik yang menggunakan uang rakyat. Uang tersebut dikucurkan ke daerah pemilihan oleh politisi yang mendapat dukungan publik. Yang jelas sekarang bukan Jokowi yang meminta masyarakat memilih dia, tapi penggantinya, kata Bivitri.

Pada pemilu kali ini, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Mereka menghadapi dua pasangan lainnya, Anie Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

GADIS RADEN

Seleksi Penulis: Terpopuler: Koloka Koloka memaparkan kebijakan babi Jokowi, kontestasi TKN Prabowo-Gibran untuk mengukuhkan pemilih.

Ucapan Prabowo menyikapi hasil cepat Pilpres 2024. Dalam sambutannya, dia mengaku mengenal semua presiden sebelumnya, namun tidak menyebut Megawati. Baca selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Indonesia International Motor Show 2024 (IIMS) hari ini. Baca selengkapnya

Pak Jokowi mengatakan pemerintah akan terus menurunkan pajak pertambahan nilai kendaraan listrik. Baca selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mobil listrik adalah masa depan industri mobil Indonesia. Baca selengkapnya

IHSG pagi ini dibuka dengan penguatan terbesar di 7.340. Baca selengkapnya

Prabowo-Gibran menyampaikan pidato kemenangan Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 14 Februari 2024. Baca selengkapnya

Surat kabar asing asal Singapura lebih dulu membahas kekurangan perempuan jika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengaku telah bertemu dengan Capres dan Capres Prabowo-Gibran yang melalui quick count berhasil memenangkan Pilpres 2024. Baca selengkapnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyarankan agar program pangan yang baik dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Baca selengkapnya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka naik 127,89 poin atau 1,77 persen menjadi 7.337,63. Baca selengkapnya

Ini Alasan Jokowi Tiba-tiba Hentikan Sementara Bansos Beras

Mahavision, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bantuan pangan berupa beras 10 kilogram. Masa PHK tersebut berlangsung pada 8 hingga 14 Februari 2024. Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Menurut Arief, penghentian penyaluran bansos akan dilakukan sebelum hari pemungutan suara pada rangkaian pemilihan umum. Hal ini untuk meminimalisir tanda-tanda politisi bansos. Sebagai informasi, bansos sembako ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Presiden (Jokowi) juga menyampaikan secara terpisah, kalau ini harus ditangguhkan, maka harus ditangguhkan agar tidak ada kontroversi bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi, kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu, Februari. 7 2024.

Arief juga mengatakan, alasan pemerintah menghentikan sementara bansos beras adalah agar proses pemilu bisa berjalan lancar. Selain itu, masa kampanye pemilu 2024 akan segera berakhir yakni Sabtu 10 Februari dan memasuki masa tenang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (GEC) nomor 3 tahun 2022.

“Kemudian pada tanggal 11-13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemutakhiran data. Sekali lagi, ini karena tidak ada kebijakan bantuan pangan,” dia dikatakan.

Bansos disalurkan usai pemungutan suara

Arief menyadari bantuan pangan sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah telah mempersiapkan hal ini sejak lama. Oleh karena itu, dia memastikan bantuan pangan akan kembali disalurkan setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Kita bersama-sama memahami bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan sudah direncanakan sejak lama. Setelah pemilu, pada 15 Februari mendatang, penyaluran bantuan pangan berupa beras akan kembali dimulai,” kata Arief.

Sekali lagi, bantuan pangan ini tidak hanya diberikan menjelang pemilu. Menurutnya, bantuan pangan yang diberikan pemerintah merupakan wujud kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan.

Adapun waktu penyalurannya, kata Arief, tidak mengikuti agenda politik, melainkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan, bantuan ini sudah ada sejak lama dan hampir tidak ada keluhan dari masyarakat.

“Bantuan pangan ini terkesan masif karena Bapanas ditugaskan di Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik,” ujarnya.

Hingga 6 Februari, realisasi bantuan pangan berupa beras telah mencapai 179.149.760 kilogram. Pemerintah pun berencana terus memberikan bantuan tersebut hingga Juni mendatang.

Arief menjelaskan, bantuan pangan beras sangat efektif mencegah kenaikan harga akibat penurunan produksi beras. Bantuan ini juga sudah direncanakan pemerintah sejak lama karena mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat yang berpendapatan rendah.

“Bantuan pangan beras ini sangat efektif mencegah kenaikan harga akibat menurunnya produksi beras,” ujarnya.

Penyaluran bantuan pangan berupa beras oleh Bapanas sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021. Aturan tersebut menetapkan bahwa Badan Pangan Nasional mempunyai salah satu tugas menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Bantuan ini juga telah diberikan sejak awal tahun 2023 dan akan berlanjut pada tahun ini juga. Khusus tahun 2024, penyaluran bansos beras sebanyak 10 kilogram per bulan mulai disalurkan mulai Januari 2024.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024 yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

KPU juga menetapkan masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada 11-13 Februari, dan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

PUTRI RADEN

Pilihan Redaksi: Terbaru: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50T untuk Bansos dan IKN, Bansos Disebut Sudah Disiapkan Sejak Gibran Jadi Cawapres

Berita terpopuler: Berita awal dugaan kasus korupsi Prabowo dalam pembelian jet Mirage, promosi khusus pemilu di Dunkin Donuts di Holland Bakery. Baca selengkapnya

Top 3 Berita Dunia pada Selasa 13 Februari 2024 diawali dengan pemberitaan operasi Israel pembebasan sandera yang menewaskan 74 warga Palestina. Baca selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan memilih di TPS 116 Kemang Pratama, Bekasi. Baca selengkapnya

Terlihat bahwa harga beras meningkat untuk sebagian besar bahan pangan dan pemerintah memperkenalkan bantuan sosial sebagai kebijakan pemerintah. Baca selengkapnya

Gala premiere Cinta Tapi Cinta, Ganjar & Atikoh True Love Story pada Selasa 13 Februari 2024 dihadiri menantu Hasto dan Megawati. Baca selengkapnya

TPN Ganjar-Mahfud menilai persetujuan Presiden Jokowi mengenai kenaikan tukin kepada pegawai Bawaslu tidak tepat waktu. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melakukan pencoblosan di TPS 73 Bintaro, Tangsel. Baca selengkapnya

Soal kejanggalan alat bukti materiil Alma di Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam film Dirty Vote dijawab Boyamin Saiman. Jadi itu jalan instan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Baca selengkapnya

Kapal aspirasi produksi (KIP) Arsari II milik perusahaan keponakan Prabowo Subianto tenggelam diduga akibat cuaca buruk. Baca selengkapnya

Sandiaga mengatakan Ganjar merupakan sosok yang pendekatan pemerintahannya paling mirip dengan Jokowi. Baca selengkapnya

Bela Jokowi soal Rajin Bagi-bagi Bansos, Luhut: Ngapain Sih Ribut?

Jakarta –

Belakangan ini, pemerintah mendapat kritik pedas. Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) “terpuruk” penyaluran bantuan sosial (banzo) dalam berbagai bentuk. baik bantuan keuangan langsung (BLT) maupun bantuan sosial.Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membela Jokowi dan meminta masyarakat tidak ribut soal bansos.

Langkah Jokowi menyalurkan bansos dikritik banyak pihak karena dilakukan menjelang pemilu 2024. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga turut serta dalam pemilu tersebut. Gibran dari Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden.

Bagi Luhut Jokowi, ia punya cara tersendiri dalam menebar manfaat sosial dengan turun ke lapangan. Oleh karena itu, bansos tidak perlu dikhawatirkan lagi. Apalagi, Luhut mengatakan dana bansos yang diterima dari APBN juga sudah disetujui DPR.

“Kalau rakyat menyalurkan sembako ke presiden Warga marah. Mengapa menurut saya mereka mengkhawatirkan hal ini? Itu sudah diputuskan oleh DPR atau APBN,” kata Luhut dalam Podcast Tayangan Politik CNN: Opung Luhut Kembali.

Luhut meminta penyaluran bantuan sosial dari Jokowi tidak boleh dikaitkan dengan iklim politik menjelang pemilu.

“Dia sangat menyukai apa yang dia dapatkan. Pasti ada konsekuensinya. Jangan dijadikan politis,” kata Luhut.

Terkait pendekatan yang dilakukan Jokowi dalam menyalurkan bansos, Luhut menilai hal tersebut wajar karena Luhut menilai Jokowi adalah pemimpin yang memang berasal dari masyarakat miskin.

“Saat dia bertanya kepada saya, ‘Pak Luhut, bagaimana orang bisa mengajari saya menjadi miskin? Saya lahir di sana Pak Luhut, kami berada di bantaran Sungai Solo. Ketika saya keluar pada malam hari, saya memberi Bantuan di malam hari, karena saya tahu betapa sulitnya, mereka masih hidup – katanya, – jelas Luhut.

“Latar belakangnya tahu betapa sulitnya bagi masyarakat miskin,” katanya.

Sedangkan untuk anggaran bansos disebut-sebut sudah mendekati masa wabah. Luhut sendiri tidak ada masalah. Selama anggaran APBN disetujui DPR, kata dia, seharusnya tidak ada masalah. nyatanya Ia melihat kritik terhadap anggaran bantuan sosial kerap terwakili di Partai Republik.

“Siapa yang akan memutuskan? Apakah sudah diputuskan? Semua yang kami ajak bicara punya perwakilan di RDK, apa pun yang terjadi,” kata Luhut.

Saat ini kita belum mengetahui dari mana anggaran bantuan sosial tersebut berasal. menurut pendapatnya Tak perlu ikut campur dalam urusan ini, menurutnya sebaiknya masyarakat tidak terlalu ribut terhadap hal-hal yang belum jelas.

“Iya tunggu, kenapa kita repot-repot dengan sesuatu yang bahkan belum kita ketahui? Jadi saya katakan tadi bahwa kita sering mengkritik hal-hal yang tidak kita ketahui. Presiden punya opini, komandan, bukan segalanya. Bos tahu Kita tahu semua rencana itu, tidak semuanya, jelas Luhut.

Luhut juga menjawab keraguan masyarakat terhadap bansos yang dilancarkan Jokowi jelang pemilu 2024. Menurut dia, dengan kondisi perekonomian saat ini, tanpa bansos masyarakat mungkin akan protes. Namun daya beli masyarakat akan tetap ada.

“Saat ini bansos belum ada. Bakal ada kegaduhan, ayo sekarang ada bansos. tidak ada bantuan sosial Makanya kontribusi sosial sekecil apa pun akan menimbulkan banyak keributan,” kata Luhut.

Sekali lagi Luhut menyatakan, Jokowi hanya ingin menjaga daya beli masyarakatnya.Jokowi juga berasal dari keluarga miskin, sehingga Luhut menilai Jokowi tidak ingin rakyatnya kelaparan karena tidak mendapat bantuan.

“Bagian mencurigakannya tergantung siapa yang curiga duluan. Dia berasal dari keluarga sederhana dan tahu kalau orang itu mungkin tidak mau makan,” pungkas Luhut.

Lihat juga gambar unggulan minggu ini: Sekilas tentang Dapur Musik Vandra

(Sesuatu)

Automatic Adjustment Antisipasi Penerimaan Negara Turun, Ekonom Curigai Hanya untuk Kepentingan Politik Jokowi

Mahavision, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerapkan rencana penyesuaian anggaran dan pendapatan pemerintah tahun 2024 secara moderat sejak Desember lalu. Kebijakan ini mengharuskan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengurangi perkiraan belanja sebesar lima persen agar tetap dipertahankan dan dilaksanakan selama anggaran nasional mencukupi. Yusuf Wibisono, direktur Institute for Human and Poverty Studies (IDEAS), mengatakan penyesuaian otomatis ini merupakan trade-off antara target pertumbuhan ekonomi dan target pendapatan nasional, yang kemungkinan besar tidak akan tercapai.

“Saat pendapatan pemerintah sedang tertekan, ‘chesh buffer’ (uang) dari rencana penyesuaian otomatis menjadi penting di sini,” kata Yusuf saat dihubungi, Sabtu, 10 Februari 2024.

Reformasi mandiri akan menghemat Rp 50 triliun. Kebijakan ini juga bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia. Mulai tahun 2022, kebijakan ini sudah menjadi norma dalam Penerimaan Penanaman Modal (SiLPA). SiLPA merupakan kerangka keuangan pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat resesi, menjaga mata uang adalah prioritas,” kata Yusuf.

Tahun 2024 diperkirakan masih penuh dengan ketidakstabilan perekonomian global sehingga sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen. Yusuf percaya bahwa faktor-faktor seperti lesunya harga komoditas, kebijakan moneter global yang ketat, dan langkah-langkah yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi lokal merupakan tantangan utama.

“The Fed terus mempertahankan suku bunga pada level 5,25-5,50% pada Januari 2024. Harapan penurunan nilai mata uang global pada kuartal I 2024 pupus,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kebijakan keuangan global yang ketat, terutama dari Federal Reserve System (Fed), menyulitkan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dalam negeri. Dampaknya dapat menurunkan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, menurut Yusuf, reformasi independen yang dilakukan saat ini sepertinya disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek. Penyesuaian swasta sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial program-program yang tidak diantisipasi, terutama bantuan publik yang anggaran dan alokasinya meningkat menjelang pemilihan umum.

“Ada dugaan kuat bahwa kebijakan reformasi moderat hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan finansial program improvisasi yang berkaitan erat dengan kepentingan politik jangka pendek Presiden Jokowi,” kata Yusuf.

Yusuf meyakini langkah pemerintah yang baru-baru ini memberikan tambahan bantuan publik senilai Rp 11,25 triliun dalam bentuk BLT pengurangan risiko pangan lebih didorong oleh agenda politik dibandingkan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, menurutnya, kredibilitas kebijakan penyesuaian moderat menjadi tercoreng karena kebijakan tersebut tidak diambil untuk meringankan beban APBN atau sebagai pilar keuangan dalam kondisi ketidakstabilan perekonomian, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. .

ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Redaksi: Promosi Pemilu Ankola dan Rimba, Diskon 50 Persen Tiket Dufan

Eric Tohir mengaku tak habis pikir mengapa program bantuan publik yang baru saja dicanangkan pemerintah masih terus dipertanyakan. Baca selengkapnya

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bantuan negara telah dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menguntungkan terpilihnya Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Direktur Bapan Arief Prasetyo Adi mengatakan petani sangat senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Baca selengkapnya

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri pun menyerukan pengunduran diri Sri Muljani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi. Mengapa? Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Menurut dia, kenaikan harga pangan disebabkan oleh situasi politik global, namun pemerintah Indonesia hadir untuk memberikan bantuan. Baca selengkapnya

Menteri Sandiag Salahuddin Uno mengatakan, 3 ahli hukum tata negara dalam film Dirty Vote merupakan sosok yang sangat bisa diandalkan. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Erik Tohir menolak ikut serta dalam kebijakan bantuan publik. Menurutnya, bantuan negara merupakan program lama, tapi kenapa sekarang banyak hype? Baca selengkapnya

Film Dirty Vote mengungkap politik babi yang dilakukan Presiden Jokowi saat mendukung Prabowo-Gibran. Demikian jawaban Amins, perwakilan pers timnas. Baca selengkapnya

Demikian penjelasan kebijakan Jokowi terhadap anggaran bantuan negara jelang pemilu 2024 seperti yang ditampilkan dalam film The Dirty Vote. Baca selengkapnya

Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Mahavision, Jakarta – Calon presiden atau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan tunjangan sosial atau pembayaran kesejahteraan tidak boleh dilakukan secara rutin. Artinya, bantuan diberikan setiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Begitulah kata calon Koalisi Perubahan itu saat menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranovo pada debat capres lalu.

“Karena harus diberikan sesuai kebutuhan penerimanya.” Jika penerima membutuhkannya sekarang. Jika diperlukan tiga bulan lagi, (berikan) tiga bulan lagi. “Bantuan sosial digunakan sebagai kebutuhan,” kata Anies di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Minggu malam, 4 Februari 2024.

Saat debat calon presiden, Ganjar Pranovo bertanya kepada Anies soal pengelolaan bansos agar tidak saling keluh kesah, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan. Bansos belakangan menjadi perhatian publik karena pemerintah diduga melakukan politisasi yang berpihak pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi ini menjadi harapan yang bisa diterima masyarakat,” kata Ganjar bertanya kepada Anis.

Dugaan politisasi manfaat sosial

Pemberian bantuan sosial sesuai kebutuhan tersebut, menurut Anies, merupakan pemberian bantuan sosial tanpa pamrih. Ungkapan tersebut mungkin merupakan sindiran terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menyalurkan dana bantuan sosial secara langsung saat musim kampanye. Pemberian tunjangan sosial ditengarai merupakan bentuk politisasi program pemerintah.

Selain itu, dua menteri pemerintahan Jokowi, yang juga merupakan pimpinan tertinggi partai pro-Prabovo-Gibran, telah menyampaikan pengumuman kesejahteraan sosial kepada Jokowi. Keduanya adalah Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hassan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Keuangan Airlanga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar (Gokkar).

Zulhas mengatakan saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2023, bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan hadiah dari Presiden Jokowi. Sementara itu, Zulhas juga mengusung PAN sebagai partai pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Film pidato yang disiarkan oleh aparat televisi nasional juga disebarkan di jejaring sosial.

“Siapa yang akan memberi kesejahteraan dengan BLT? Yang suka Jokowi, angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” ujar Zulhas.

Sementara itu, Airlanga meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan terima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok pada Minggu, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bantuan. Bantuan sosial berupa beras 10 kilo untuk masyarakat NTB.

Awalnya, Airlangga menanyakan kepada masyarakat apakah mereka setuju untuk melanjutkan program BLT. Respon positif pun diberikan oleh masyarakat. Airlanga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Pihaknya kemudian mengikuti instruksi Menko Keuangan. Mereka kompak mengucapkan terima kasih kepada Jokov atas bantuan sosial yang diberikan.

“Terima kasih Nyonya, Tuan Presiden?” Terima kasih? Jadi silakan bicara, terima kasih Pak Jokowi. Silakan tuliskan. Bolehkah saya memilikinya?” kata Airlanga.

Jokowi kerap kena bansos di masa kampanye Pilpres 2024. Ada dua program bansos yang dijalankan Jokowi saat ini, yakni Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Kegiatan ini biasanya dilakukan Presiden saat melakukan kunjungan resmi ke daerah. Antara lain saat berkunjung ke Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 27 Desember 2023. Dalam kesempatan itu, ia juga menerbitkan BLT El Nino.

Beberapa pekan sebelumnya, tepatnya pada 13 Desember 2023, Jokowi juga membagikan BLT kepada sejumlah petani senilai masing-masing Rp1,2 juta dan paket sembako di Kecamatan Keses, Pekalongan, Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Desember 2023 juga, saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau beberapa proyek, Jokowi mendistribusikan beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo.

Arus keluar manfaat sosial selama masa kampanye

Ada dua jenis bantuan sosial dari pemerintah yang bertepatan dengan musim promosi, yaitu BLT El Nino pada bulan November dan Desember. Bantuan tunai langsung ini diberikan sebesar 400.000 rubel untuk setiap anggota keluarga. Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk program BLT El Nino.

Belakangan ini, pemerintah kembali memberikan bantuan sosial baru berupa BLT Pengurangan Resiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya dirilis akhir tahun lalu. Namun anggarannya lebih besar. Menteri Keuangan Shri Muliani Indrawati mengumumkan dana yang akan dialokasikan pemerintah mencapai Rp 11,25 triliun. 200 ribu rubel dibagikan kepada keluarga penerima manfaat.

“Dalam 3 bulan Rp 11,25 triliun,” kata Sri Mulian usai konferensi pers hasil rapat tingkat tinggi Kelompok Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.

Bantuan Sosial BLT Mitigasi Risiko Pangan dituding sengaja dilaksanakan menjelang pemilu presiden.

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian menyikapi bantuan sosial atau BLT pengurangan risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan pada Januari hingga Maret 2024 yang akan disalurkan pemerintah. Menurutnya, bakti sosial sengaja dilakukan pada Februari lalu. Angga juga mengingatkan kita untuk tidak memaksakan kepentingan sosial ke dalam agenda politik.

“Bantuan sosial merupakan hak umum yang dialihkan kepada negara dan dikeluarkan oleh APBN. Makanya kita harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan agenda politik, ujarnya saat ditemui di Tebti, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.

Menurut Angga, tunjangan sosial yang diberikan menjelang pemilu patut dicurigai memiliki kepentingan politik. Selain itu, menurut Angga, baru-baru ini Jokowi mengatakan Presiden bisa mendukungnya. Angga meminta Presiden memperjelas sikapnya. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa program bansos tersebut untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan mendukung pasangan calon.

Ia menilai pembagian bansos yang diusulkan pada Februari lalu merupakan bentuk kepanikan Jokowi terhadap calon yang didukungnya. Pemberian tunjangan kesejahteraan oleh Jokowi dituding sebagai cara untuk mendongkrak perolehan suara. Menurut dia, jika Jokowi yakin pasangan calon yang didukungnya akan menang, tentu kepala negara tidak perlu menggunakan tunjangan sosial sebagai alat politik.

“Jika dia yakin pasangan calon yang didukungnya akan menang, sepertinya tidak perlu membagikan tunjangan sosial.” Jadi sepertinya dia tidak yakin kalau cawapresnya tidak akan menang, ujarnya.

Jokowi menolak politisasi tunjangan sosial

Presiden Jokowi menolak politisasi tunjangan sosial yang bisa menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan, anggaran pemberian bansos kepada masyarakat juga sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan sekadar keputusan eksekutif. Kepala Negara menegaskan, BLT pangan direncanakan untuk mengurangi risiko pangan pada periode Januari hingga Maret mulai September 2023.

“Oh, itu sudah lama sekali, bukan? “Sejak September,” kata Jokowi dalam pertemuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan pikirkan keputusan kita, itu seperti mekanisme negara (melalui DPR).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | TIKA AYU | Michelle Gabriela MOMOLE | DANIEL A.FAJRI | Koran Tempo MAJALAH Tempo

Pilihan Redaksi: 5 Poin Manfaat Sosial yang Dibahas Ganjar dan Anies Saat Debat Capres

Menanggapi kritik mahasiswa UGM, Ari Dwipayama mengatakan dirinya dan Pratikno tetap berkomitmen memperkuat demokrasi. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan memilih besok. Di daerah mana keduanya akan memilih? Baca selengkapnya

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi terbuka untuk bertemu dengan UM demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Baca selengkapnya

Sejumlah media internasional fokus pada demonstrasi mahasiswa yang memprotes campur tangan pemerintahan Jokowi pada pemilu 2024, termasuk aksi Gejayan Memanggil. secara terperinci

Kepala Bapanas Arief Prasetio Adi mengatakan, para petani sangat senang karena harga gabah saat ini sedang tinggi. Baca selengkapnya

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri kembali menyerukan pengunduran diri Sri Muliani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Baca selengkapnya

Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia, menyerukan agar presiden dimakzulkan. Mengapa Baca lebih lanjut

Tekanan terhadap Presiden Jokowi untuk melarang anak perempuan mencalonkan diri pada pemilu 2024 terus berlanjut. Baca selengkapnya

Menteri BUMN Eric Tohir mengatakan harga beras yang mengalami kenaikan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Menurutnya, kenaikan harga pangan disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia, namun pemerintah Indonesia juga turut membantu. Baca selengkapnya

Dua film dokumenter yang dirilis jelang pemilu 14 Februari 2024 yaitu Dirty Voice dan Young (Never Gone). Baca selengkapnya